Pemerintah Indonesia resmi menerbitkan regulasi baru yang mengatur sistem kerja alih daya atau yang dikenal luas sebagai outsourcing. Melalui Peraturan Menteri Ketenagakerjaan (Permenaker) Nomor 7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya, yang ditetapkan pada 30 April 2026 dan diundangkan di Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 281, pemerintah memberikan kepastian hukum yang lebih tegas bagi perusahaan pemberi pekerjaan, perusahaan alih daya, maupun para pekerja/buruh.
Regulasi ini lahir sebagai tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 168/PUU-XXI/2023 dan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Cipta Kerja. Bagi pelaku usaha dan HR profesional, memahami aturan outsourcing terbaru ini adalah keharusan agar terhindar dari sanksi administratif.
📖 Daftar Isi
- Apa Itu Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing)?
- Batasan Penggunaan Outsourcing: Jenis Pekerjaan yang Diperbolehkan
- 6 Jenis Pekerjaan yang Boleh Di-outsourcing (Pasal 3 ayat 2)
- Syarat dan Ketentuan Perjanjian Alih Daya
- Tanggung Jawab Perlindungan Pekerja
- Prosedur Pencatatan Perjanjian Alih Daya
- Kewajiban Perusahaan Alih Daya
- Sanksi Administratif Pelanggaran Aturan Outsourcing
- Ketentuan Peralihan: Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Saat Ini?
- Pengawasan Pelaksanaan
- Ringkasan: Poin Penting Aturan Outsourcing Terbaru 2026
- Kesimpulan
Apa Itu Pekerjaan Alih Daya (Outsourcing)?
Berdasarkan Permenaker No. 7 Tahun 2026, terdapat beberapa definisi penting yang perlu dipahami:
- Perusahaan Pemberi Pekerjaan - Perusahaan yang menyerahkan sebagian pelaksanaan pekerjaan kepada Perusahaan Alih Daya.
- Perusahaan Alih Daya - Badan usaha berbentuk badan hukum yang memenuhi syarat untuk melaksanakan pekerjaan tertentu berdasarkan perjanjian yang disepakati dengan Perusahaan Pemberi Pekerjaan.
- Perjanjian Alih Daya - Kesepakatan tertulis antara Perusahaan Pemberi Pekerjaan dengan Perusahaan Alih Daya yang memuat hak dan kewajiban para pihak dalam penyerahan pelaksanaan pekerjaan.
Batasan Penggunaan Outsourcing: Jenis Pekerjaan yang Diperbolehkan
Salah satu poin paling krusial dalam aturan outsourcing terbaru ini adalah
batasan penggunaan outsourcing yang secara tegas diatur dalam Pasal 3. Tidak
semua jenis pekerjaan dapat dialihdayakan. Outsourcing hanya diperbolehkan
untuk kegiatan penunjang, bukan kegiatan inti (core business) perusahaan.
6 Jenis Pekerjaan yang Boleh Di-outsourcing (Pasal 3 ayat 2)
Berikut bidang pekerjaan penunjang yang secara resmi boleh dialihdayakan:
| No | Jenis Pekerjaan | Keterangan |
|---|---|---|
| 1 | Layanan Kebersihan (Cleaning Service) | Seluruh kegiatan kebersihan di lingkungan perusahaan |
| 2 | Penyediaan Makanan dan Minuman (Catering) | Termasuk kantin dan jasa boga |
| 3 | Pengamanan (Security) | Satpam dan jasa keamanan |
| 4 | Penyediaan Pengemudi dan Angkutan Pekerja/Buruh | Driver dan transportasi karyawan |
| 5 | Layanan Penunjang Operasional | Kegiatan pendukung operasional yang tidak bersifat inti |
| 6 | Pekerjaan Penunjang di Bidang Pertambangan, Perminyakan, Gas, dan Ketenagalistrikan | Khusus sektor energi dan sumber daya |
Penting: Pekerjaan di luar 6 kategori di atas tidak dapat dialihdayakan. Pelanggaran atas ketentuan ini akan dikenai sanksi administratif.
Syarat dan Ketentuan Perjanjian Alih Daya
Agar perjanjian outsourcing sah secara hukum, Perjanjian Alih Daya wajib
dibuat secara tertulis dan minimal memuat hal-hal berikut (Pasal 4):
Isi Minimal Perjanjian Alih Daya
- Jenis pekerjaan yang dialihdayakan kepada Perusahaan Alih Daya
- Jangka waktu Perjanjian Alih Daya
- Lokasi pelaksanaan pekerjaan
- Jumlah pekerja/buruh alih daya
-
Perlindungan dan hak pekerja/buruh alih daya, yang paling sedikit
meliputi:
- Upah
- Upah kerja lembur
- Waktu kerja dan waktu istirahat
- Cuti tahunan
- Hak atas keselamatan dan kesehatan kerja (K3)
- Jaminan sosial (BPJS Ketenagakerjaan & Kesehatan)
- Tunjangan Hari Raya (THR) keagamaan
- Hak atas berakhirnya hubungan kerja atau pemutusan hubungan kerja (PHK)
- Hak dan kewajiban kedua belah pihak
Tanggung Jawab Perlindungan Pekerja
Regulasi ini secara tegas membagi tanggung jawab perlindungan pekerja:
- Perusahaan Alih Daya bertanggung jawab penuh memenuhi seluruh hak dan perlindungan pekerja/buruh alih daya sesuai peraturan perundang-undangan.
- Perusahaan Pemberi Pekerjaan berkewajiban memastikan bahwa Perusahaan Alih Daya telah memenuhi kewajiban perlindungan tersebut.
Prosedur Pencatatan Perjanjian Alih Daya
Aturan outsourcing terbaru ini juga memperketat prosedur
administratif. Berdasarkan Pasal 5, berikut langkah-langkah yang wajib
dipenuhi:
Alur Pencatatan (Pasal 5)
- Perusahaan Alih Daya wajib memiliki bukti pencatatan Perjanjian Alih Daya.
- Permohonan pencatatan diajukan kepada Dinas Ketenagakerjaan di lokasi pekerjaan dilaksanakan. Batas waktu pengajuan: paling lambat 3 (tiga) hari kerja sejak Perjanjian Alih Daya ditandatangani.
- Permohonan dilampiri dokumen Perjanjian Alih Daya lengkap.
- Dinas berwenang memeriksa perjanjian dan dapat menangguhkan penerbitan bukti pencatatan jika tidak memenuhi ketentuan Pasal 3 dan Pasal 4.
- Jika sudah memenuhi syarat, Dinas menerbitkan bukti pencatatan.
- Kepala Dinas wajib menyampaikan laporan kepada Menteri Ketenagakerjaan setiap 3 (tiga) bulan sekali.
Kewajiban Perusahaan Alih Daya
Selain pencatatan perjanjian, Perusahaan Alih Daya memiliki kewajiban
lain yang diatur dalam Pasal 6:
- Menerapkan standar K3 — Wajib menerapkan standar keselamatan, kesehatan kerja, dan lingkungan.
- Mencatatkan Perjanjian Alih Daya kepada Dinas Ketenagakerjaan setempat.
- Menjalankan kegiatan usaha paling lambat 1 (satu) tahun sejak perizinan berusaha diterbitkan.
Sanksi Administratif Pelanggaran Aturan Outsourcing
Permenaker No. 7 Tahun 2026 memuat ketentuan sanksi yang perlu
diperhatikan dengan serius oleh setiap pelaku usaha.
Sanksi bagi Perusahaan Pemberi Pekerjaan (Pasal 8)
Perusahaan Pemberi Pekerjaan yang melanggar ketentuan jenis pekerjaan
(Pasal 3) dikenai sanksi administratif secara bertahap, yaitu:
Tahap 1: Peringatan Tertulis
Sanksi awal berupa teguran resmi secara tertulis dari instansi
berwenang.
Tahap 2: Pembatasan Kegiatan Usaha, berupa:
- Pembatasan kapasitas produksi barang dan/atau jasa dalam waktu tertentu; dan/atau
- Penundaan pemberian perizinan berusaha di salah satu atau beberapa lokasi bagi perusahaan yang memiliki proyek di beberapa lokasi.
Pengenaan sanksi dilaksanakan oleh instansi penerbit perizinan
berdasarkan rekomendasi Pengawas Ketenagakerjaan.
Sanksi bagi Perusahaan Alih Daya (Pasal 9)
Perusahaan Alih Daya yang melanggar kewajiban pada Pasal 6 dikenai
sanksi administratif sesuai ketentuan perizinan berusaha berbasis
risiko.
Ketentuan Peralihan: Apa yang Harus Dilakukan Perusahaan Saat Ini?
Bagi perusahaan yang saat ini sudah memiliki skema outsourcing, berikut
ketentuan peralihan yang berlaku (Pasal 10):
- Perjanjian Alih Daya yang telah ada tetap berlaku sampai berakhirnya jangka waktu perjanjian tersebut.
- Jenis dan bidang pekerjaan alih daya yang tidak sesuai dengan Permenaker ini harus disesuaikan paling lambat 2 (dua) tahun sejak tanggal diundangkan (yaitu paling lambat 30 April 2028).
Pengawasan Pelaksanaan
Pengawasan atas pelaksanaan Permenaker No. 7 Tahun 2026 dilakukan oleh
Pengawas Ketenagakerjaan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang
berlaku (Pasal 7).
Ringkasan: Poin Penting Aturan Outsourcing Terbaru 2026
Berikut rangkuman hal-hal yang wajib diketahui dari Permenaker No. 7 Tahun
2026:
| Aspek | Ketentuan |
|---|---|
| Dasar hukum | Permenaker No. 7 Tahun 2026 |
| Tanggal berlaku | 30 April 2026 |
| Jenis pekerjaan yang boleh di-outsourcing | Hanya 6 bidang penunjang |
| Bentuk Perjanjian Alih Daya | Wajib tertulis |
| Batas waktu pencatatan | Maks. 3 hari kerja setelah ditandatangani |
| Masa penyesuaian perjanjian lama | Paling lambat 30 April 2028 |
| Sanksi pelanggaran jenis pekerjaan | Peringatan tertulis → Pembatasan usaha |
| Pengawas | Pengawas Ketenagakerjaan |
Kesimpulan
Aturan outsourcing terbaru melalui Permenaker No. 7 Tahun 2026 membawa
perubahan signifikan dalam tata kelola alih daya di Indonesia. Regulasi ini
mempertegas batasan penggunaan outsourcing hanya pada 6 jenis pekerjaan
penunjang, mewajibkan perjanjian tertulis yang komprehensif, memperketat
prosedur pencatatan, serta memberikan sanksi administratif yang jelas bagi
pelanggar.
Bagi perusahaan yang saat ini menggunakan sistem outsourcing, segera lakukan
audit perjanjian alih daya yang berlaku dan pastikan jenis pekerjaan yang
dialihdayakan sesuai dengan ketentuan baru ini. Masa transisi 2 tahun yang
diberikan pemerintah harus dimanfaatkan sebaik mungkin untuk melakukan
penyesuaian agar terhindar dari sanksi administratif.
Sumber resmi: Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Republik Indonesia Nomor
7 Tahun 2026 tentang Pekerjaan Alih Daya —
jdih.kemnaker.go.id
Ditetapkan di Jakarta, 30 April 2026 oleh Menteri Ketenagakerjaan:
Yassierli
Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2026 Nomor 281
Posting Komentar